• Kamis, 23 Oktober 2014 | 07:36:31
  • Lastupdate: 2014-10-17 21:58:08
Stabilitas

Era Baru Pengawasan Bank

Oleh: Administrator» Minggu, 05 Agustus 2012 | 00:34:38
Dibaca: 128 Komentar: 0

Sistem keuangan Indonesia segera memasuki babak baru seiring terpilihnya Dewan Komisioner Otoritas J

Sudah pasti banyak yang menaruh harapan besar pada Muliaman Darmansyah Hadad   saat dirinya dipilih untuk   memimpin pengawas lembaga   keuangan yang akan berdiri tahun depan.   Pejabat bank sentral yang kariernya paling   melesat di Bank Indonesia ini terpilih   menjadi Ketua Otoritas Jasa Keuangan   (OJK) menyingkirkan pesaingnya, Achjar   Iljas. Padahal nama terakhir adalah   seniornya saat di bank sentral sebelum dia   pensiun.   Dalam struktur kepengurusan OJK,  

Dewan Komisioner terdiri dari sembilan   posisi yang mana dua posisi sudah menjadi   jatah perwakilan Kementrian Keuangan   dan Bank Indonesia secara ex-officio. Jatah   tetap tersebut diberikan karena dalam   menjalankan fungsinya, OJK memiliki   keterkaitan dengan otoritas moneter   (Bank Indonesia) dan otoritas fiskal   (Kementrian Keuangan).  

OJK bisa dibilang lembaga super body.   Cakupan pengawasannya yang mencakup   seluruh industri jasa keuangan menjadikan   posisinya menjadi begitu penting dalam   peta stabilitas sistem keuangan. Fungsi   pengawasan atas industri perbankan,   pasar modal, perusahaan pembiayaan,   dana pensiun, dan asuransi yang selama   ini dipegang BI dan Bapepam-LK akan   diambil alih dan disatukan di bawahnya.  

Total aset lembaga-lembaga yang akan   berada di bawah pengawasan OJK   mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun.   Tugas berat telah menanti para   anggota dewan komisioner terpilih. Pada   masa transisi ini, salah satu agendanya   adalah mempertegas fungsi pengawasan   dan kewenangan penyelidikan atas   jasa keuangan. Ada beberapa kasus   “warisan” yang perlu segera diselesaikan.  

Penyelesaian kasus gagal bayar   perusahaan asuransi Bakrie Life dan kasus   penyelewengan dana nasabah perusahaan   sekuritas Foxcon adalah beberapa di   antaranya.   Muliaman akan didampingi oleh   keenam anggota yang akan menjadi   kepala eksekutif di masing-masing sektor   keuangan. Mereka adalah Nurhaida,   Firdaus Djaelani, Kusumaningtuti S   Soetiono, Avianti, Nelson Tampubolon,   dan Rahmat Waluyanto.  

Banyak yang menduga bahwa   komposisi struktur kepengurusan yang   lebih merepresentasikan pihak BI dan   Kemenkeu membuat sistem pengawasan   tidak akan berbeda jauh dibandingkan   dengan sistem pengawasan selama ini.   Namun hal ini dibantah ketua terpilih   Muliaman. “Pendekatan kita akan berbeda.   Intinya kegiatan pengawasan itu business   is not as usual. Bukan urusan sebagaimana   biasanya,” kata dia.  

Meskipun Muliaman berjanji akan   menggunakan metode pengawasan   yang sama sekali berbeda, namun dia   mengatakan koordinasi dengan BI dan   Kemenkeu sebagai prioritas. Menurutnya   koordinasi menjadi kunci sukses   membangun kapasitas OJK seperti yang dilakukan negara-negara lain.   Muliaman ingin membangun   pengawasan yang lebih terintegrasi dan   tidak sektoral seperti yang dipahami   seperti sekarang ini. Jadi tidak akan ada   loopholes, semua tercakup dalam radar   pengawasan, sehingga berbagai kasus   besar yang terjadi sebelumnya bisa   diminimalisasi.  

Integrasi pengawasan pada gilirannya   akan memerlukan harmonisasi berbagai   aturan dan teknik pengawasan. Menurut   Muliaman, ada dua pilar pengawasan   yang akan ia jalankan dalam memimpin   OJK. Pilar pertama adalah pengawasan   yang dilandasi semangat kehati-hatian   (prudent) terutama pada lembaga yang   mengelola dana, seperti asuransi, dana   pensiun, dan sejenisnya.   Sedangkan pilar kedua adalah   pengawasan yang menekankan   keterbukaan dan perlindungan konsumen.  

Pengawasan seperti itu dibutuhkan   karena adanya perbedaan karakter bisnis   yang diawasi. “Misalnya pasar modal.   Pasar modal ini mengutamakan market,   disclosure dan perlindungan investor.   Oleh karena itu pendekatannya juga tentu   berbeda,” kata Muliaman.  

Perubahan Bertahap  

Kini, tersisa enam bulan lagi bagi OJK   untuk melengkapi semua infrastruktur   yang diperlukan. Sebab tahun depan,   lembaga ini sudah harus mulai bekerja. UU   Nomor 21 tahun 2011 mengamanatkan   pembentukan OJK, yang diikuti peralihan   kewenangan pengaturan dan pengawasan   sektor jasa keuangan dari Bapepam-   LK, Kementerian Keuangan, dan Bank   Indonesia kepada lembaga itu. Peralihan   kewenangan industri pasar modal dan   keuangan nonbank dimulai pada 31   Desember 2012, sementara untuk industri   Gender   Age (Years) Education   perbankan pada 31 Desember 2013.  

Pengamat ekonomi Aviliani menilai   saat ini fungsi pengawasan yang dilakukan   BI sudah berjalan baik. Tidak perlu lagi ada   perubahan. Namun jika ada perubahan,   maka hal itu harus dilakukan dengan hati-   hati dan bertahap karena akan berdampak   pada sistem pelaporan perbankan.   Menurutnya jika OJK berdiri sendiri   dan tidak terkoneksi secara baik dengan   otoritas lain, terutama BI maka akan   membahayakan lembaga keuangan itu   sendiri. Hal itu disebabkan karena bank   merupakan alat moneter.  

Aviliani juga menambahkan ada   beberapa titik kelemahan dalam OJK   yang perlu segera dibenahi. Proses   pengambilan keputusan misalnya. Praktik   yang dilakukan pada level bawah seringkali   tidak tidak sinkron dengan level di atasnya.   Contoh lain adalah persoalan kebijakan   penyelamatan bank. “Ada bank yang musti   diselamatkan tapi tidak diselamatkan, hal   seperti itu yang perlu diubah. Harus lebih   transparan dari level apa hingga pengambil   keputusan policy apa yang akan dilakukan,”   kata Aviliani.  

Untuk memperkuat tugas dan   fungsi OJK, RUU Jaring Pengaman   Sektor Keuangan ( JPSK) juga perlu   segera disahkan. UU OJK yang hanya   menyebutkan koordinasi dengan lembaga   terkait, seperti hubungan dengan Komite   Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK)   merupakan kelemahan. Menurut Avilaini   UU JPSK sangat dibutuhkan, apalagi   seperti kondisi saat ini yang dibayang-   bayangi ancaman krisis dari Eropa.   Dengan ancaman krisis global jilid   II saat ini, tantangan perbankan makin   rumit dan kompleks.

Pengawasan lembaga   keuangan makin perlu untuk mendapatkan   perlakuan khusus. Sayangnya dalam   Dewan Komisioner OJK terpilih tidak terdapat wakil dari pelaku industri.   Keputusan legislatif yang tidak   memberikan tempat bagi unsur pelaku   industri menerbitkan kekecewaan. Salah   satunya adalah Perhimpunan Bank-   Bank Umum Nasional (Perbanas).   “Kami menghormati apapun hasil yang   diputuskan Presiden dan DPR. Namun   kami kecewa dan sangat menyayangkan   bahwa melalui mekanisme pemilihan DK   OJK yang ada ternyata tidak memberikan   tempat satupun untuk wakil dari industri   perbankan,” kata Ketua Umum Perbanas   Sigit Pramono.  

Menurutnya, sulit diterima bahwa,   meskipun UU OJK sudah menjamin   keterwakilan BI dan Kemenkeu secara ex-   officio, tetapi anggota dewan komisioner   OJK yang dipilih pun masih dari kalangan   yang sama.   “Di manakah hati nurani para   pengambil keputusan? Apakah tidak ada   asas keseimbangan dan keterwakilan   yang menjadi dasar pemikiran sebelum   memutuskan? Kini kami dari kalangan   industri perbankan tinggal berharap agar   OJK di bawah kepemimpinan Muliaman   bisa menjadi pengatur dan pengawas sektor   keuangan, khususnya perbankan yang   lebih baik dari regulator sebelumnya,” kata   mantan Dirut BNI itu.  

Sementara itu, Ketua Asosiasi Profesi   Pasar Modal Indonesia (APPMI) Saidu   Solihin mengungkapkan bahwa Muliaman   merupakan sosok yang pas untuk   memimpin OJK. Di bawah kepemimpinan   Muliaman, OJK diharapkan bisa   meningkatkan fungsi pengawasan   perbankan dan lembaga keuangan   nonbank. Begitupun ketika terjadi krisis,   OJK bisa mendeteksinya lebih dini,   sehingga tidak berdampak sistemik.   “Dengan satu atap, semua kebijakan akan   dilakukan lebih cepat,” kata Saidu.      

Berita lain di rubrik ini

Ada 0 komentar untuk artikel ini

Berikan komentar

Nama
Alamat email
Komentar
 
Kirim
Reset
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Perusahaan, harus melayani berbagai kepentingan mulai dari otoritas, investor hingga pelanggan. Untuk itu manajemen perusahaan melakukan aktivitas dengan cara merencanakan,... selengkapnya »
Dalam situasi pemilihan umum, seperti di Indonesia sekarang ini, wajar saja bila ada negara dan perusahaan yang menunda kerjasama diplomatik atau kerjasama bidang ekonomi, ... selengkapnya »
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga nirlaba yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Kelahiranny... selengkapnya »

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player